Awal 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas dipastikan akan mulai menerapkan program electronic office (e-office) atau kantor elektronik, yaitu penerapan sistem surat-menyurat dan pengelolaan nota dinas secara elektronik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan Internet. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Ir. Mayangkoro saat membuka sosialisasi dan simulasi e-office bagi para pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Banyumas belum lama ini.

Mayangkoro mengatakan, keputusan tersebut telah menjadi komitmen bersama antara kepala dinas/instansi terkait dengan jajaran pemkab yang telah mulai dibangun pada awal 2011. Tekad ini, katanya,  juga didukung penuh oleh para pimpinan daerah, termasuk bupati dan wakil bupati. Bahkan Wakil Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein dalam sebuah kesempatan mengatakan, e-office merupakan hal yang tak dapat ditunda lagi, bahkan telah menjadi sebuah kebutuhan di masa sekarang.

Senada, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Banyumas, Abdullah Muhammad SH, M.Hum sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Telematika Pos dan Telekomunikasi, Bidang Kominfo, Jakarta Tisam S.STP, M.Si, tahap awal pelaksanaan e-office akan dimulai di 4 SKPD yaitu Setda, Dinhubkominfo, Dinas Kesehatan, dan Bappeda. “Menurut hasil inventarisasi kami, saat ini baru ke-empat SKPD tersebut yang dipandang siap, baik dari segi dukungan infrastruktur maupun SDM” katanya.

Untuk ke-empat SKPD tersebut, pihak Dinhubkominfo akan menurunkan timnya melakukan pemantauan dan pendampingan teknis untuk memastikan agar awal tahun 2013 sesuai yang telah direncanakan, program ini siap dijalankan. “Bagi SKPD-SKPD lain kami akan terus mendorong dan memfasilitasi agar dapat segera menyusul” terang Jakarta. “Tim kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong agar SKPD-SKPD lain segera melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan agar secara bertahap program ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh” imbuhnya.

Jakarta menuturkan, penerapan e-office merupakan langkah awal untuk mempercepat terwujudnya e-government di Kabupaten Banyumas. Program ini menjadi komitmen bersama menuju pemerintahan berbasis teknologi informasi (ICT-Based Government) sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-government, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013.

Selama satu tahun lebih sejak dicanangkannya pada awal 2011, Dinhubkominfo telah bekerjasama dengan dinas/instansi terkait untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan, diantaranya menyusun regulasi serta membangun dan menyempurnakan infrastruktur dan sistem jaringan di masing-masing SKPD. Dari segi regulasi, telah dikeluarkan Perbup Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai dasar utama pelaksanaan e-office. Selain itu, saat ini pemkab tengah mengusulkan Raperda tentang pembangunan dan pengembangan e-government yang masih dalam proses pembahasan di DPRD.

Tentang manfaat e-office Jakarta menyebut, program aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh tim dari Dinhubkominfo tersebut akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan perkantoran, khususnya penanganan surat-menyurat dan pengelolaan nota dinas. “E-office akan mengubah budaya kerja pegawai, yang semula paper-based (berbasis kertas) menjadi electronic-based (berbasis elektronik). Hal ini akan memicu terjadinya penghematan besar-besaran” tutur Jack, panggilan akrabnya.

“Target utama yang ingin dicapai melalui penerapan e-office ini adalah terciptanya budaya kerja yang efektif dan efisien, yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan, sehingga kualitas kinerja pegawai di segala lini, mulai jajaran pimpinan dan pengambil kebijakan sampai tataran pelaksana menjadi semakin baik” pungkasnya