Konsultasi Publik MPSS Kabupaten Banyumas
Bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyumas, Rabu (5/12) digelar Konsultasi Publik Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Banyumas dengan narasumber Kepala Seksi Standarisasi Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum Ditjen Penyehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan RI, dibuka oleh Bupati Banyumas, Drs Mardjoko MM.
Kegiatan diikuti antara lain oleh para Kepala Lemtekda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Jawa Tengah, camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Banyumas, kalangan media massa, anggota Pokja AMPL Kabupaten Banyumas, dan LSM serta kalangan swasta dan pelaku usaha di Kabupaten Banyumas.
Kepala Bappeda Kabupaten Banyumas, Ir Djoko Wikanto MM menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberi pemahaman tentang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) secara umum kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam bidang sanitasi, dan menyampaikan hasil penyusunan MPSS yang telah melalui tahap penjaminan mutu oleh Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 November 2012.
Tujuannya, kata Djoko, untuk menggali partisipasi dan menerima masukan dari stakeholder khususnya yang ada di wilayah (camat dan kepala puskesmas) sehingga menghasilkan dokumen yang berdasarkan kondisi eksisting di wilayah. Keluaran yang diharapkan adanya masukan, tanggapan dan umpan balik dari stakeholder terhadap dokumen MPSS sesuai dengan kondisi eksisting di wilayah, menyamakan persepsi stakeholder tentang dokumen MPSS yang akan digunakan sebagai dasar implementasi program PPSP di Kabupaten Banyumas mulai tahun 2013.
Seperti diketahui, program PPSP adalah program nasional yang diluncurkan oleh Wakil Presidan RI tanggal 8 Desember 2009 guna mencapai target pembangunan di bidang sanitasi secara bertahap sampai tahun 2014, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang meliputi: Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga perkotaan, dan menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan.
Program PPSP terdiri dari 6 tahapan yaitu: 1) kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan; 2) pengembangan kelembagaan dan peraturan; 3) penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK), ketiganya dilaksanakan pada tahun pertama keikutsertaan program PPSP; 4) penyusunan Memorandum Program; 5) implementasi program; dan 6) monitoring, tiga tahap terakhir dilaksanakan pada tahun kedua keikutsertaan program PPSP.
Djoko melaporkan, pelaksanaan Program PPSP di Kabupaten Banyumas sampai tahun 2012 meliputi: mengikuti kampanye dan sosialisasi program PPSP tahun 2011 di Hotel Grand Alia-Jakarta (28-29 April 2010); penerbitan Surat Bupati Nomor 050/3266/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pernyataan Minat Mengikuti Program PPSP tahun 2011; Kick Off Regional Meeting Program PPSP Tahun 2011 di Novotel Surabaya (27 Juni 2011), dan Pelatihan Survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan/Environmental Health Risk Assessment (EHRA) untuk Sanitarian Puskesmas di Dinas Kesehatan (13 Agustus 2011).
Selanjutnya Lokalatih Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) untuk Pokja AMPL Kabupaten Banyumas (18-19 Agustus 2011); Pelatihan Survey EHRA untuk Kader Kesehatan desa/kelurahan (20-23 Agustus 2011); Survey EHRA oleh Kader Kesehatan dan Spot Check oleh Sanitarian Puskesmas, penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Konsultasi Publik BPS (7 Desember 2011); Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Konsultasi Publik SSK (27 Desember 2011); dan Kick Off Regional Meeting Program PPSP Tahun 2012 di Kementrian Pekerjaan Umum (6 Februari 2012).
Kemudian Lokalatih Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Program PPSP (12 April 2012); review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Banyumas; penyusunan MPSS oleh Pokja AMPL Kabupaten Banyumas; Konsultasi Regional dan Nasional di Sekretariat Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah (1 November 2012), dan Penjaminan Mutu/Quality Assurance (QA) oleh Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah (27 November 2012)
Kegiatan diikuti antara lain oleh para Kepala Lemtekda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Jawa Tengah, camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Banyumas, kalangan media massa, anggota Pokja AMPL Kabupaten Banyumas, dan LSM serta kalangan swasta dan pelaku usaha di Kabupaten Banyumas.
Kepala Bappeda Kabupaten Banyumas, Ir Djoko Wikanto MM menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberi pemahaman tentang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) secara umum kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam bidang sanitasi, dan menyampaikan hasil penyusunan MPSS yang telah melalui tahap penjaminan mutu oleh Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 November 2012.
Tujuannya, kata Djoko, untuk menggali partisipasi dan menerima masukan dari stakeholder khususnya yang ada di wilayah (camat dan kepala puskesmas) sehingga menghasilkan dokumen yang berdasarkan kondisi eksisting di wilayah. Keluaran yang diharapkan adanya masukan, tanggapan dan umpan balik dari stakeholder terhadap dokumen MPSS sesuai dengan kondisi eksisting di wilayah, menyamakan persepsi stakeholder tentang dokumen MPSS yang akan digunakan sebagai dasar implementasi program PPSP di Kabupaten Banyumas mulai tahun 2013.
Seperti diketahui, program PPSP adalah program nasional yang diluncurkan oleh Wakil Presidan RI tanggal 8 Desember 2009 guna mencapai target pembangunan di bidang sanitasi secara bertahap sampai tahun 2014, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang meliputi: Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga perkotaan, dan menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan.
Program PPSP terdiri dari 6 tahapan yaitu: 1) kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan; 2) pengembangan kelembagaan dan peraturan; 3) penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK), ketiganya dilaksanakan pada tahun pertama keikutsertaan program PPSP; 4) penyusunan Memorandum Program; 5) implementasi program; dan 6) monitoring, tiga tahap terakhir dilaksanakan pada tahun kedua keikutsertaan program PPSP.
Djoko melaporkan, pelaksanaan Program PPSP di Kabupaten Banyumas sampai tahun 2012 meliputi: mengikuti kampanye dan sosialisasi program PPSP tahun 2011 di Hotel Grand Alia-Jakarta (28-29 April 2010); penerbitan Surat Bupati Nomor 050/3266/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pernyataan Minat Mengikuti Program PPSP tahun 2011; Kick Off Regional Meeting Program PPSP Tahun 2011 di Novotel Surabaya (27 Juni 2011), dan Pelatihan Survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan/Environmental Health Risk Assessment (EHRA) untuk Sanitarian Puskesmas di Dinas Kesehatan (13 Agustus 2011).
Selanjutnya Lokalatih Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) untuk Pokja AMPL Kabupaten Banyumas (18-19 Agustus 2011); Pelatihan Survey EHRA untuk Kader Kesehatan desa/kelurahan (20-23 Agustus 2011); Survey EHRA oleh Kader Kesehatan dan Spot Check oleh Sanitarian Puskesmas, penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Konsultasi Publik BPS (7 Desember 2011); Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Konsultasi Publik SSK (27 Desember 2011); dan Kick Off Regional Meeting Program PPSP Tahun 2012 di Kementrian Pekerjaan Umum (6 Februari 2012).
Kemudian Lokalatih Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Program PPSP (12 April 2012); review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Banyumas; penyusunan MPSS oleh Pokja AMPL Kabupaten Banyumas; Konsultasi Regional dan Nasional di Sekretariat Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah (1 November 2012), dan Penjaminan Mutu/Quality Assurance (QA) oleh Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah (27 November 2012)
07 12 2012 14:56:16